Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), telah memulai kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) dalam upaya pengembangan ekosistem transportasi publik, yakni pengenalan bus listrik di Pulau Bali.

Menurut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2060. Sejauh ini, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi kedua tertinggi, sehingga pengembangan bus listrik dianggap sebagai salah satu solusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah konkrit diperlukan, dan Bali, terutama wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dipilih sebagai lokasi percontohan selama tiga tahun mendatang.

“Jadi, Bali memberikan wadah mengujicobakan instrumen, pastinya ada trial and error, jadi bukan hanya belajar yang baiknya, tapi juga kelemahannya, cari solusinya, mudah-mudahan tiga tahun ini Bali bisa menjadi model sukses untuk kita kembangkan di 20 kota besar lainnya,” kata dia.

Adapun ekosistem yang dimaksud mencakup infrastruktur pendukung bus listrik, termasuk pengadaan bus, stasiun pengisian daya, rute, trotoar, serta persiapan operator di lapangan. Proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali memiliki nilai sebesar 8,8 juta dolar AS, dengan pelaksanaannya didukung oleh mitra kedua negara, yaitu Global Green Growth Institute (GGGI).

Vivi menyatakan bahwa hingga Desember 2027, GGGI akan memberikan dukungan dalam studi kelayakan, pelaksanaan, aspek finansial, dan penyediaan bus listrik beserta infrastruktur pendukungnya.

Kepala Perwakilan GGGI Indonesia, Jaeseung Lee, mengungkapkan bahwa ini merupakan kerja sama pertama antara GGGI dan Pemerintah Indonesia di sektor kendaraan listrik setelah 10 tahun menjadi mitra. Menurutnya, Kementerian PPN/Bappenas harus mempertimbangkan keinginan masyarakat agar transportasi publik yang ditawarkan menjadi layanan yang nyaman dan terjangkau, sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat.

Lee juga menyoroti pentingnya mengatasi persepsi bahwa kendaraan listrik lebih mahal daripada kendaraan konvensional, karena pemikiran tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah energi dan mencapai target emisi nol bersih.

Melansir dari Republika, Direktur Biro Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea, Suy Hyun Lee, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pengembangan proyek bus listrik. Bahkan, lebih dari itu, negaranya menawarkan potensi kerja sama yang lebih luas, terutama dalam ranah lingkungan. 

Suy Hyun Lee menyadari dampak perubahan iklim yang membawa konsekuensi signifikan terhadap sektor lingkungan, ekonomi, pariwisata, dan aspek sosial di Indonesia. Sebagai contoh, ia merinci kendala pada pertanian kopi dan gula yang sulit panen selama musim kemarau, yang juga berdampak pada negara sebagai pengimpor.

“Kita harus mengatasi perubahan iklim agar tidak terjadi kekeringan tajam, kita bisa kolaborasi di bidang lain pada berbagai area seperti sumber daya air dan limbah, juga tangkapan gas rumah kaca, jadi saya mendukung kolaborasi untuk penanganan perubahan iklim,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan Korea, Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta, menyatakan kegembiraannya karena pilot project ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target Pulau Dewata untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2045. Ia mengungkapkan bahwa, meskipun Bali telah memiliki sistem transportasi publik berupa bus yang nyaman, namun bus berbahan bakar diesel tersebut akhirnya menghasilkan emisi polusi yang tidak sejalan dengan visi Bali untuk mencapai energi nol bersih.

“Oleh karena itu, kami akan mulai bus listrik di wilayah Sarbagita karena paling lengkap, mereka punya sustainable urban mobility plan yang disusun bersama dengan Pemprov Bali dan Kementerian PPN/Bappenas, kemudian kami sudah punya rencana aksi daerah berapa jumlah kendaraan yang perlu dipersiapkan, lalu kita sudah memiliki beberapa perencanaan yang berjalan,” ujarnya.

Setelah melibatkan wilayah Sarbagita, Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk melanjutkan proyek pengembangan bus listrik hingga mencakup Klungkung. Rencana ini diambil karena dalam waktu dekat akan dibangun Pusat Kebudayaan Bali (PKB), yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut.

Dengan dukungan kemitraan antara Indonesia dan Korea, proyek pengembangan bus listrik di Bali menandai langkah penting menuju transportasi publik yang mendukung visi emisi nol pada 2045. Perluasan proyek ini hingga Klungkung juga mencerminkan komitmen Pemprov Bali dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Nikmati pengalaman membaca yang istimewa di Connx.id, hanya bersama Connx kamu bisa mengoleksi koin untuk ditukar dengan beragam hadiah menarik.