Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto meminta perusahaan swasta, pengelola gedung serta hotel untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-43 yang akan dilaksanakan di Jakarta. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta yang menganjurkan untuk bekerja dari rumah (WFH) pada tanggal 4 hingga 7 September mendatang.

Uus mengimbau para pemilik perusahaan dapat menerapkan kombinasi bekerja dari rumah (WFH) dan kantor (WFO) selama KTT berlangsung. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran nomor E-0021/SE/2023 pada 24 Agustus kemarin yang mengimbau kepada pihak swasta untuk mendukung kelancaran dari pelaksanaan KTT ASEAN dengan menerapkan WFH dan WFO. 

"Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH 50% bagi ASN. Namun, untuk penerapan WFH di lingkungan perusahaan swasta, pengelola dan hotel, itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Sekiranya tak bisa 100%, ya 70% saja yang WFH. Karena yang bisa mengatur hal itu adalah masing-masing kantor atau perusahaan," imbuh Uus dikutip dari laman idxchannel.com.

Diketahui kebijakan tersebut diimplementasi untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta seiring berlangsungnya KTT Ke-43 ASEAN. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) Adita Irawati berharap imbauan WFH untuk para pegawai swasta juga dapat terapkan guna efektifitas lalu lintas selama KTT Ke-43 ASEAN.

“Tentunya ini butuh kerja sama dari masyarakat. Tadi sudah dikeluarkan surat edaran. Harapannya dalam 3 hari itu masyarakat bisa mengurangi mobilitas apabila tidak mendesak, agar kita juga bisa memberikan layanan yang maksimal kepada para delegasi,” kata Adita dikutip dari laman tempo.co.

Uus menambahkan bahwa imbauan penerapan WFH ini dilakukan dalam upaya pengendalian mobilitas masyarakat selama berlangsungnya KTT ASEAN. Ia juga mengungkapkan bahwa akan dilakukan penutupan ruas jalan yang dilalui tamu negara selama pelaksanaan KTT ASEAN.