Para CEO perusahaan-perusahaan Indonesia diundang oleh PT PLN (Persero) untuk bekerja sama mengembangkan perusahaan berkelanjutan yang akan membantu transisi energi dan mewujudkan tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045.

Hal ini merupakan langkah penting untuk mendukung tujuan transisi energi pemerintah menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 dengan membangun ekologi bisnis yang kondusif dan berkelanjutan namun ramah lingkungan.

Melansir dari CNN, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, kondisi perekonomian di Indonesia kini sedang menghadapi tantangan pemanasan bumi yang semakin meningkat akibat dampak Gas Rumah Kaca (GRK). Operasional korporasi dan perusahaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi rumit ini.

"Satu liter bensin ada emisi GRK, begitu juga satu kWh listrik. Padahal semua ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau kita ingin menurunkan itu barangkali ekonomi akan slowing down. Sehingga kita perlu mengubah cara pandang kita yang tadinya backward looking menjadi forward looking," ujar Darmawan dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November silam.

Menurut Darmawan, pendekatan yang fokus pada masa depan di sini adalah bagaimana menjaga lingkungan demi keberlangsungan kehidupan generasi penerus bangsa sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan enviromental sustainability. Para CEO yang berhasil melakukan alignment itu akan mampu mengubah perusahaan yang tadinya backward looking menjadi forward looking," ujarnya.

Darmawan juga menggarisbawahi dedikasi PLN dalam membangun ekosistem yang mendukung guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha di Indonesia dan mendekatkan negara pada tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045. Ini juga ditujukan agar visi Indonesia Emas pada tahun 2045 dapat sekaligus terwujud melalui percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Agar ekonomi tumbuh, produk dan services ini juga tentu harus bertambah. Maka Bapak Ibu semuanya harus berkembang. Untuk itu dalam mencapai Indonesia Emas tentu saja setiap CEO yang hadir di sini harus mampu meningkatkan produktivitasnya, dalam proses itu juga membuat perusahaan semakin sehat," ujar Darmawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara tersebut menyatakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, harus mendukung inisiatif transformasi energi.

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan ruang finansial dan investasi yang besar akibat peralihan energi dari sumber daya berbasis bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Membangun pembangkit listrik serta koneksi transmisi dan distribusi ke pusat permintaan merupakan beberapa investasi yang diperlukan.

"PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya (Capital Expenditure). Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk smart grid maupun jaringan distribusinya," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memerlukan rencana fiskal jangka panjang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan transisi energi. Oleh karena itu, tegasnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan komunitas pengusaha dapat membantu berbagai inisiatif transisi energi di Indonesia.

"Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang green memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan inflation reduction act, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar," tutur Sri Mulyani.