Menteri PAN-RB tengah merancang kebijakan agar guru berpendidikan non-sarjana dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa harus melalui proses panjang. Upaya ini dilakukan setelah mengidentifikasi banyaknya guru di daerah terpencil yang telah lama berdedikasi, namun belum dapat diangkat sebagai ASN. 

Hal ini karena peraturan saat ini mengharuskan ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki pendidikan sarjana. Sebagian besar guru di daerah terpencil belum mencapai tingkat pendidikan tersebut, sehingga membatasi peluang mereka untuk diangkat menjadi ASN.

"Sementara orang di desa-desa, orang sudah mengajar puluhan tahun, 25 tahun, hanya karena tidak sarjana dia tidak bisa diangkat PPPK," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

Mengutip dari Detik, banyak di antara para pendidik yang lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), namun telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelayanan mereka di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau. Menurutnya, melalui Peraturan Menteri PAN-RB (Permenpan), diharapkan para guru ini dapat segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Masalah ini menjadi topik pembicaraan saat dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada hari sebelumnya. Selanjutnya, mereka akan menantikan petunjuk lebih lanjut dari Jokowi terkait penanganan isu ini.

"Nah nanti kita akan terbitkan PermenPAN baru karena pengabdian mereka yang cukup lama. Tentu kami akan laporkan total jumlah finalnya setelah mendapat arahan Presiden, nanti PermenPAN akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa," jelasnya.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, segera kita ambil langkah," imbuh Azwar.

Sebaliknya, prinsip pemberian afirmasi kepada guru di daerah telah diimplementasikan dengan fokus khusus di wilayah Papua. Keputusan ini diambil karena sulitnya mendapatkan guru berpendidikan sarjana di desa-desa setempat, sehingga posisi-posisi guru tersebut sulit untuk diisi.

"Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru, termasuk juga di SD-SD, SMP. Kita beri afirmasi khusus di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Anas juga pernah berhadapan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Pada pertemuan tersebut, Nadiem menyatakan bahwa pemerintah berencana menyusun insentif untuk mendorong dan memberikan penghargaan kepada guru-guru yang bekerja di sejumlah daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami mendorong, mengakselerasi, dengan bantuan KemenPan-RB, bersama berkolaborasi untuk memastikan janji kita merekrut 1 juta guru PPPK itu terjadi di akhir tahun 2024," kata Nadiem, ditemui selepas acara.

"Kedua, untuk memastikan karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada. Jadi bagaimana mekanismenya, kita menghargai karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling terluar dan tertinggal itu ada," sambungnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemendikbud Ristek akan berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dalam merancang kebijakan baru. Salah satu aspek yang akan dimasukkan dalam kebijakan tersebut adalah pemberian insentif kepada guru-guru yang bekerja di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T.

Mari kita sambut baik langkah positif dari Kemendikbud Ristek dan Kementerian PANRB yang berkolaborasi untuk memberikan insentif kepada para guru hebat di berbagai daerah, termasuk daerah 3T. Semoga kebijakan ini makin memotivasi para pahlawan pendidikan dalam memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita.

Nikmati pengalaman membaca yang istimewa di Connx.id, hanya bersama Connx kamu bisa mengoleksi koin untuk ditukar dengan beragam hadiah menarik.