Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, secara resmi menyerahkan estafet keketuaan G20 2024 kepada Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pada hari Minggu (10/09) silam sekitar pukul 13.00 waktu setempat.  Penyerahan kursi Kepresidenan G20 ini dilakukan saat upacara penutupan pertemuan tahunan kelompok negara tersebut yang diadakan di New Delhi, India.

Merujuk pada laman internasional.republika.co.id, India telah menjadi ketua G20 setelah mengambil alih kursi Kepresidenan dari Indonesia, yakni sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November mendatang. Dengan demikian, India juga menjadi tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan pada hari Sabtu (9/09) hingga Minggu (10/09) kemarin. 

Selama pertemuan dua hari tersebut, blok negara G20 ini mengadopsi sebuah deklarasi konsensus yang membuat komitmen-komitmen pada beberapa isu. Termasuk soal ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, dan kerentanan utang global. Modi mengungkapkan bahwa kelompok 20 negara ini telah berjanji untuk memperkuat dan mereformasi bank-bank dan telah menerima proposal untuk regulasi yang lebih ketat terhadap mata uang kripto. 

"Kita perlu memperluas mandat bank-bank pembangunan multilateral. Keputusan kita harus segera dan efektif ke arah ini," tutur Modi dikutip dari laman ekonomi.bisnis.com.

Setelah menerima palu Presidensi G20 dari tangan Perdana Menteri Modi, Presiden Lula menegaskan bahwa Brasil tidak akan membiarkan masalah geopolitik membajak agenda diskusi KTT G20 tahun depan.  

"Kami tidak tertarik dengan G20 yang terpecah belah. Hanya dengan tindakan bersama kita dapat menghadapi tantangan-tantangan di zaman kita. Kita membutuhkan perdamaian dan kerja sama, bukan konflik. Jalan yang akan membawa kita dari New Delhi ke Rio de Janeiro akan membutuhkan banyak dedikasi dan komitmen dari semua orang," ujar Lula.

Disamping itu, Lula memastikan akan mengundang Vladimir Putin pada G20 tahun depan.  Lula juga berjanji  tidak akan menangkap Putin jika hadir dalam pertemuan internasional tersebut meskipun Brasil menjadi salah satu negara yang menyetujui pembentukan International Criminal Court (ICC), lembaga yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin.