Gubernur Florida, Ron DeSantis, menandatangani sebuah undang-undang kontroversial pada Senin, 25 Maret, yang melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun dari platform media sosial. Undang-undang ini juga mengharuskan persetujuan orang tua bagi anak-anak usia 14 dan 15 tahun untuk menggunakan media sosial. Langkah ini, menurut para pendukungnya, bertujuan melindungi anak-anak dari risiko kesehatan mental yang mungkin timbul akibat penggunaan berlebihan media sosial.

Undang-undang ini menetapkan bahwa platform media sosial harus menutup akun orang di bawah 14 tahun dan orang di bawah 16 tahun yang tidak memiliki persetujuan orang tua. Mereka juga diwajibkan menggunakan sistem verifikasi pihak ketiga untuk menyaring mereka yang di bawah umur.

Baca Juga: Instagram uji coba fitur “Friends Map” untuk lacak lokasi teman

Awalnya, legislatur yang dipimpin oleh Partai Republik di Florida mengesahkan undang-undang yang lebih ketat pada bulan Februari, yang akan melarang anak di bawah usia 16 tahun dari media sosial sama sekali. Namun, DeSantis menolak undang-undang itu, menyatakan bahwa itu membatasi hak-hak orang tua. Versi yang telah dimodifikasi kemudian mengizinkan orang tua memberikan persetujuan bagi anak-anak yang lebih tua untuk menggunakan platform media sosial.

Meta, perusahaan induk Instagram dan Facebook, menentang undang-undang tersebut, menyebutnya membatasi diskresi orang tua dan menimbulkan kekhawatiran privasi data. Mereka mendukung legislasi federal yang meminta persetujuan orang tua sebelum anak-anak mengunduh aplikasi.

Meskipun undang-undang tersebut tidak menyebutkan platform media sosial tertentu, targetnya adalah situs yang mempromosikan "guliran tak terbatas" dan fitur-fitur seperti suka, video otomatis, siaran langsung, dan notifikasi dorongan.

Baca Juga: Chatbot Grok milik Elon Musk bakal jadi open source

 

Para pendukung percaya bahwa undang-undang ini akan melindungi anak-anak dari efek buruk media sosial yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya.

Namun, para kritikus menyatakan bahwa undang-undang ini melanggar Kebebasan Bicara dari Amandemen Pertama Konstitusi AS, dan bahwa keputusan tentang keberadaan online anak-anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, bukan pemerintah.

Jika Connx People suka dengan artikel ini, jangan lupa untuk share! Ayo baca artikel di Connx.id lainnya dan dapatkan pengalaman membaca berbeda dari yang lain. Di sini kamu bisa kumpulkan koin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik.

 

Sumber: VOI