Indonesia memiliki kementerian khusus ekonomi kreatif dan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memilikinya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai hal yang serius. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2022 yang mengatur tentang Ekonomi Kreatif.

Head of Government Affairs & Public Policy, YouTube Indonesia and South Asia Frontier, Danny Ardianto, menyatakan bahwa PP No 24 tahun 2022 memberikan harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Meskipun belum diketahui pasti berapa banyak kreator yang mengetahui tentang kebijakan baru ini, namun insentif yang diberikan oleh peraturan tersebut sangat bermanfaat bagi para kreator, terutama bagi mereka yang masih mengembangkan bisnisnya.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang memadai. Dengan adanya PP No 24 tahun 2022, hal ini akan mendorong para pelaku ekraf untuk berkarya dan menghasilkan dari segi finansial. Salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem ini adalah human capital, yaitu melahirkan talenta-talenta kreatif yang memanfaatkan kecanggihan digital. Selain itu, juga dibutuhkan infrastruktur untuk membangun industri kreatif berbasis teknologi, seperti konten yang bermanfaat bagi masyarakat.

PP No 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) melalui lembaga keuangan bank dan non-bank. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan berbasis KI, seperti memiliki proposal pembiayaan, usaha ekonomi kreatif, perikatan terkait KI produk ekonomi kreatif, dan lain-lain.

PP No 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif akan memberikan kesempatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperoleh pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan karya mereka. Ini bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih baik dan memajukan industri kreatif di Indonesia. PP ini akan berlaku pada bulan Juli 2023, setelah 1 tahun diterbitkan.