Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan demi kesiapan ibu kota baru untuk Indonesia. Baru-baru ini datang kabar mengenai persiapan IKN dari Deputi Pengendalian Pembangunan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Thomas Umbu, yang menyatakan bahwa IKN akan memiliki bentuk pemerintahan khusus, di mana tata kelolanya akan berbeda dengan pemerintahan administratif daerah lain.

Perubahan bentuk pemerintahan ini akan mengubah pembagian wilayah administratif. Hal ini akan diatur dalam perubahan UU IKN mendatang. Namun, bagaimana perubahannya masih belum dipastikan karena kebijakan ini masih dikaji. “Apakah nanti masih ada kecamatan, kelurahan atau desa di kawasan IKN. Saya lagi studi di beberapa negara dan masih dalam kajian. Untuk hasil, tunggu saja karena akan kami lahirkan dalam bentuk Peraturan Presiden," ujar Thomas.

Dengan mengganti bentuk pemerintahan, IKN diharapkan dapat mengelola pemerintahan dengan lebih efisien dan dapat beradaptasi dengan teknologi. Namun, hal ini diwanti-wanti untuk tidak mengganggu layanan publik di IKN. Untuk itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Teni Widuriyanti, bersama Otorita IKN ingin melibatkan masyarakat untuk merancang bentuk pemerintahan IKN dan menyelesaikan Rancangan UU Perubahan Nomor 3  Tahun 2022 tentang IKN demi memaksimalkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

"Perubahan UU IKN ini dilandasi keinginan yang kuat agar pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik di IKN," ucap Teni.